61 Persen Desa di Indonesia Sudah Memiliki Badan Usaha Milik Desa

GAMPONGONLINE.WEB.ID – Kementerian Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (Kemendes PDTT) mencatat hingga Desember 2018 sebanyak 61 persen desa telah memiliki Badan Usaha Milik Desa (BUMDES), atau telah terbentuk sebanyak 45.549 unit BUMDes di Indonesia. Jumlah ini meningkat tajam dari tahun 2014 yang hanya memiliki 1.022 Badan Usaha Milik Desa.

Hal tersebut diungkapkan Sekretaris Jenderal Kemendes PDTT, Anwar Sanusi pada Forum Tematik Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) Kemendes PDTT di Kota Malang, Kamis (25/4).

“Sebanyak 45.549 BUMDes muncul. Badan Usaha Milik Desa ini diharapkan menjadi penyangga ekonomi di perdesaan,” ujarnya.

Anwar mengatakan, BUM Des merupakan lembaga ekonomi yang lahir bersamaan dengan lahirnya Undang-Undang Desa. Berbeda dengan koperasi yang dimiliki oleh sekelompok masyarakat, Badan Usaha Milik Desa dalam hal ini menjadi hak sepenuhnya bagi seluruh masyarakat desa.

“BUM Des adalah badan usaha yang setiap unit usaha terkelola menjadi sebuah organisasi dan dimiliki oleh desa. Sedangkan kalau koperasi hanya oleh orang-orang tertentu saja yang tergabung di koperasi tersebut,” terangnya.

Meski demikian, BUMDes serta Koperasi tidak memiliki prinsip yang bertentangan. Justru menurutnya, Badan Usaha Milik Desa yang berkembang diperbolehkan untuk mendirikan dan mengelola koperasi-koperasi di desa.

“Koperasi dan BUM Des tidak bertentangan dan tidak bersubstitusi. Koperasi bisa ada di bawah BUM Des. Karena logikanya, milik perorangan bisa dikelola di bawah milik masyarakat,” ujarnya.

Terkait Bakohumas, Anwar Sanusi meminta forum kehumasan pemerintah tersebut untuk dapat memberikan informasi kepada khalayak ramai terkait pentingnya BUMDes bagi perekonomian perdesaan. Ia juga meminta Forum Bakohumas untuk bekerjasama meluruskan informasi-informasi yang tidak benar beredar di kalangan masyarakat.

“Kita ingin forum Bakohumas ini paling tidak pada taraf prinsip dapat mengakselerasi masyarakat. Termasuk meng-counter isu-isu yang tidak benar yang beredar di masyarakat,” ujarnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *