Alokasi Hasil Usaha BUMG, Seperti Apa?

Badan Usaha Milik Gampong atau Desa sebagai suatu badan usaha yang memiliki tujuan untuk meningkatkan pendapatan asli gampong serta pemberdayaan masyarakat tentu harus dijalankan dengan baik. Hal ini mau tidak mau memaksa BUMG untuk memiliki manajemen yang kuat serta mampu memaksimalkan potensi desa sehingga diharapkan dapat mensejahterakan warga gampong.

Ilustrasi hasil BUMG

Jika mengutip dari Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 terkait Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa Bab VIII yang membahas perihal Badan Usaha Milik Desa (BUM Desa), terdapat Pasal 136 yang membahas mengenai Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) BUM Desa.

Coba kita lihat Pasal 136:

(1) Pelaksana operasional BUM Desa wajib menyusun dan menetapkan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga setelah mendapatkan pertimbangan Kepala Desa.
(2) Anggaran dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit nama, tempat kedudukan, maksud dan tujuan, modal, kegiatan usaha, jangka waktu berdirinya BUM Desa, organisasi pengelola, serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan.
(3) Anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat paling sedikit hak dan kewajiban, masa bakti, tata cara pengangkatan dan pemberhentian personel organisasi pengelola, penetapan jenis usaha, dan sumber modal.
(4) Kesepakatan penyusunan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan melalui musyawarah Desa.
(5) Anggaran dasar dan anggaran rumah tangga sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan oleh Kepala Desa.

Ayat (2) dengan jelas menyebutkan, organisasi pengelola serta tata cara penggunaan dan pembagian keuntungan seluruhnya harus diatur dalam AD dan hak dan kewajiban personel operasional harus diatur dalam ART yang ditetapkan oleh Keuchik melalui Musyawarah Gampong saat pembentukan BUMG.

Jadi, ketentuan tentang tunjangan kesejahteraan pengelola operasional hanya diatur dalam AD/ART, karena tidak ada Peraturan Pemerintah yang mengharuskan besaran atau persentase tertentu terkait hal tersebut.

Selain itu, alokasi pembagian hasil usaha dapat​​ dikelola melalui sistem akuntansi sederhana. Pengelolaan Hasil Usaha BUMG memang menjadi titik krusial, karena hal ini berkaitan erat dengan kelangsungan hidup BUMG yang telah dibangun, sehingga dari situlah titik ukur kemajuan BUMG bisa terlihat. Oleh sebab itu, sistem pengelolaan hasil usaha yang ditentukan pada musyawarah desa ini menjadi penting dan perlu mendapatkan perhatian khusus dari setiap elemen gampong, baik pemerintah gampong, Tuha Peut Gampong atau BpD, pengelola BUMG maupun masyarakat gampong pada umumnya.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *