Di Abdya, APBG untuk Pemberdayaan Masyarakat Tak Boleh Kurang dari 50%

GAMPONGONLINE.WEB.ID – Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Pengendalian Penduduk, dan Pemberdayaan Perempuan (DPMP4) Kabupaten Aceh Barat Daya (Abdya), Yusan Sulaidi, menyebutkan, dana yang diplotkan dalam APBG untuk pemberdayaan masyarakat tidak boleh kurang dari 50%. Jumlah itu sesuai dengan visi misi pemerintah daerah.


Hal itu disampaikan Yusan usai menghadiri sosialisasi Perbup APBG 2019 untuk perangkat gampong di Blangpidie, Jumat (1/3/2019). Sosialisasi ini diikuti para kepala desa, sekretaris desa, tuha peut,

anggota PKK, dan pendamping desa.“Ini hari kelima kita lakukan sosialisasi untuk perangkat desa yang ada di seluruh Abdya. Sosialisasi ini tujuannya supaya penggunaan APBG tahun 2019 ini sesuai dengan juknis dan peraturan yang ada, sehingga penggunaan APBG tahun 2019 tercapai tepat sasaran dan terhindar dari pelanggaran-pelanggaran yang tidak kita inginkan,” ungkapnya.

Yusan menuturkan, 50 persen APBG yang digunakan untuk pemberdayaan masyarakat tersebut dilakukan dengan cara keseluruahan tanpa terfokus pada tahapan-tahapan Dana Desa. Karena katanya, penyusunannya dilakukan selama satu tahun sesuai dengan platform yang sudah ada.

“Penyusunannya selama satu tahun. Namun, pelaksanaannya harus dilakukan scara bertahap, sebab tidak mungkin dilakukan sekaligus. Tentunya masalah pemberdayaan ini dimusyawarahkan di gampong-gampong. Apa pun boleh dilaksanakan yang jelas jangan melanggar aturan yang ada, sebab pemberdayaan itu bisa bertani, beternak, dan sebagainya. Intinya berbentuk pemberdyaaan. Dan ini didampingi oleh pendamping desa, dan desa juga bisa mengundang orang untuk membuat pelatihan-pelatihan pemberdayaan dengan menggunakan Dana Desa, tapi itu semua sesuai dengan hasil kesepakatan masyarakat di gampong masing-masing,” jelasnya.

Penggunaan anggaran 50 persen tersebut sambung Yusan, difokuskan untuk pemberdayaan pengentasan kemiskinan masyarakat dan menciptakan lapangan kerja. Tujuannya, agar masyarakat gampong terbebas dari lilitan kemiskinan. “Artinya program pemberdayaan ini adalah baik. Maka kita meminta agar geuchik beserta perangkatnya untuk mempedomani perbup ini. Sebab perbup ini adalah kumpulan-kumpulan aturan yang lebih tinggi dan sebagai pedoman pelaksanaan Dana Desa,” jelasnya.

Yusan mengimbau agar pelaksanaan APBG tahun 2019 ini benar-benar dilaksanakan sesuai dengan petunjuk dalam perbup. Ia menyarankan agar para geuchik beserta perangkatnya harus berulang-ulang membaca dan mengkaji perbup tersebut.

Jadi dokumen perbup inilah yang harus dipedomani oleh perangkat gampong, maka perbup ini harus dibaca berulang kali, bukan cuma ditaruh di atas meja. Dan yang perlu kami sampaikan juga, pihak DPMP4 ini berugas hanya menyusun regulasi sebagai perpanjangan tangan dari pimpinan dalam hal bupati dan wakil bupati Abdya,” ujarnya.

Sementara dalam pelaksanaannya, lanjut Yusan, APBG tersebut langsung didampingi oleh pendamping desa, pendamping lokal desa, dan tenaga ahli kabupaten. Sedangkan masalah verifikasi dan evaluasi, dalam perbup disebutkan wewenang itu sepenuhnya berada di pihak kecamatan.

“Camat itu ada tim, dan tim itu dibiayai Rp1.500 untuk verifikasi dan evaluasi pelaporan Dana Desa, termasuk melakukan pengawasan langsung ke lapangan. Cuma kalau ada tindakan-tindakan di luar koridor dan memerlukan pengawasan lebih tinggi, maka pengawasannya langsung dilakukan oleh pihak inspektorat,” papar Yusan

Sumber : www.acehtrend.com

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *